Satu Data Indonesia Kian Permudah Pelayanan Publik

Meutya menegaskan, keterhubungan tidak berarti seluruh basis data dipusatkan pada satu instansi.

Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas kualitas data masing-masing, dan kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan kedaulatan data serta perlindungan privasi masyarakat.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan data yang tersebar dari Aceh sampai Papua, mulai dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.

Agar menjadi kekuatan bangsa, data itu perlu dikelola secara terpadu, cepat, dan akurat sebagai rujukan perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Data bukan hanya milik sistem pemerintah. Data adalah kekayaan strategis bangsa, data adalah kekayaan masa depan kita,” tegas Rachmat.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan, keberhasilan Satu Data Indonesia diukur dari kebijakan yang lebih tepat, pelayanan publik yang lebih baik, dan manfaat pembangunan yang merata menuju Indonesia Emas 2045.

.

Bacaan Lainnya

Pos terkait