Menurut Rini, UU SDI memudahkan berbagi pakai data antarinstansi tanpa harus melalui nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tersendiri.
Syaratnya, pertukaran dilakukan dalam kerangka Satu Data Indonesia dan memenuhi standar keamanan serta klasifikasi data. Kemudahan itu, kata dia, harus dirasakan pula oleh masyarakat.
“Kita ingin bergerak menuju prinsip once-only, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah,” ungkapnya.
Senada, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut tugas utama kementeriannya adalah keterhubungan sistem.
Ia menjelaskan, interoperabilitas menjadi prasyarat agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan.
Hal itu didukung Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Pusat Data Nasional, dan Jaringan Intra Pemerintah.
“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat,” kata Meutya.