Oleh: Bagus Sucipto )*
Semangat Sumpah Pemuda perlu dihidupkan melalui pendidikan, karya, dan keberanian menjaga persatuan di tengah derasnya arus informasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang, sementara pemuda perlu mengambil peran dalam pembangunan sekaligus mewaspadai provokasi yang memecah kebersamaan. Peringatan setiap 28 Oktober menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja bersama tersebut agar cita-cita membangun generasi unggul benar-benar terwujud.
Tantangan pemuda hari ini semakin kompleks. Perubahan teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan persaingan global menuntut kemampuan beradaptasi serta kreativitas. Pada saat bersamaan, informasi menyesatkan dan hasutan dapat mengalihkan energi pemuda dari kegiatan produktif. Bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan apabila generasi muda memperoleh pendidikan berkualitas, keterampilan relevan, dan ruang partisipasi yang sehat.
Karena itu, pembangunan kepemudaan harus menjadi investasi jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa kesempatan berkembang tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga maupun tempat tinggal. Perluasan akses pendidikan, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi agar pemuda memiliki bekal untuk mandiri dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian ialah rencana pemerintah menyiapkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya mempercepat persiapan kebijakan tersebut dengan memperhatikan tahapan pelaksanaan dan kemampuan fiskal. Rencana ini patut didukung melalui pembahasan yang matang agar perluasan kesempatan belajar dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah telah mengkaji berbagai komponen pembiayaan perguruan tinggi, termasuk uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi, dan sumber pendapatan lainnya. Pembahasan lintas kementerian juga disiapkan untuk menghasilkan perhitungan serta tahapan implementasi yang matang. Perencanaan tersebut diperlukan agar kebijakan memiliki dasar pembiayaan yang jelas.
