Pemerintah Tegaskan Pengawasan Korupsi Kepala Daerah Tak Berhenti saat Lebaran

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan terhadap potensi praktik korupsi di lingkungan kepala daerah, termasuk selama periode libur Hari Raya Idulfitri 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan bersih dan transparan.

Penegasan ini sejalan dengan langkah aktif aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang memastikan tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan momentum libur panjang. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa pengawasan dan penindakan tetap berjalan tanpa kompromi.

“Jangan berpikir karena Lebaran kami akan mudik dan membiarkan praktik korupsi. Tidak,” ujarnya.

Pos terkait