JAKARTA, WARTAALOR.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, memberikan sejumlah catatan kritis terkait masih ditemukannya kesalahan substansi dalam penanganan perkara di lingkungan Kejaksaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan kunjungan kerja virtual yang diikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan RI, Kamis (12/3/2026).
Dikutip dari detik.com, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para pejabat perwakilan Kejaksaan RI di berbagai negara, antara lain Bangkok, Singapura, Hongkong, dan Riyadh.
Dalam arahannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa fenomena “no viral, no justice” yang berkembang di tengah masyarakat harus menjadi bahan autokritik bagi institusi Kejaksaan. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terjebak dalam pola kerja reaktif yang hanya bergerak ketika suatu perkara menjadi sorotan publik.
“Fenomena ini harus menjadi refleksi bagi kita semua agar tidak bekerja secara reaktif, melainkan mampu bertransformasi menjadi institusi yang proaktif serta konsisten dalam menegakkan supremasi hukum tanpa menunggu legitimasi dari opini publik,” tegasnya.
Selain itu, Burhanuddin juga menyoroti masih adanya kekeliruan dalam aspek substansi hukum dalam penanganan perkara. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan kapasitas dan penguasaan hukum secara komprehensif, terutama dalam implementasi ketentuan terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.