Oleh : Andika Surya Damadewa*)
Bulan Agustus selalu menjadi momen sakral dalam napas kebangsaan Indonesia. Peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan penghormatan terhadap darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Namun tahun ini, nuansa kebangsaan tersebut diuji oleh fenomena pengibaran bendera fiksi “One Piece”, yang menyebar viral menjelang HUT ke-80 RI.
Anggota Komisi I DPR RI, Dr. Tubagus Hasanuddin, menyatakan keprihatinan mendalam atas pengibaran bendera fiksi tersebut, terutama jika dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Ia menekankan bahwa bendera Merah Putih adalah simbol nasional yang sudah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Mengacu pada Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2009, bendera negara wajib dikibarkan oleh warga negara pada momen kemerdekaan.
Pengibaran selain Merah Putih, menurutnya, tidak hanya tidak etis tetapi juga menodai makna kemerdekaan dan kewibawaan bangsa. Pihaknya menyerukan agar kritik terhadap pemerintahan disampaikan melalui saluran yang sah dan substantif, bukan simbol fiksi yang bisa membingungkan publik sekaligus mencederai nilai nasionalisme. Ia juga mengingatkan bahwa menjaga martabat simbol negara adalah bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, bukan hanya kewajiban pemerintah.