Oleh: Cahyo Widjaya*)
Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin bangsa yang juga purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, bertekad kuat mendorong kemudahan perizinan demi kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui kebijakan ini, Presiden RI kedelapan berharap dapat memberikan angin segar bagi pengusaha pribumi dan pelaku UMKM yang selama ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut pun diharapkan dapat memutus ketergantungan ekonomi nasional pada elit tertentu dan membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang.
Tekad pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 ini mendapat perhatian luas dari kalangan pengamat dan organisasi pengusaha. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai bahwa keinginan Presiden Prabowo untuk mendorong perekonomian rakyat bukan hanya sebagai komitmen terhadap UMKM, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat agar tidak lagi terkungkung oleh kepentingan oligarki.
Selama ini, ekonomi Indonesia masih didominasi oleh sejumlah elit dan politisi tertentu, yang sering kali hanya berfokus pada keuntungan segelintir pihak saja. Menurut Ujang, Presiden Prabowo benar-benar ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang.
Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan pandangan Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Uchy Hardiman, yang mendukung penuh perhatian Kepala Negara terhadap UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional.
Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, HIPPI melihat bahwa keberpihakan Presiden terhadap UMKM menunjukkan niat kuat untuk memajukan sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 90 persen tenaga kerja di Indonesia.