Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

Di sisi penindakan, Raja Juli menegaskan bahwa penanganan karhutla harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi. Hingga Oktober-November 2026, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang izin yang terindikasi terkait karhutla dengan total areal terbakar 12.926,74 hektare, termasuk pembekuan izin enam perusahaan di Kalimantan Tengah.

Langkah tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 17 konsesi perusahaan dan memerintahkan penyelidikan hukum terhadap 104 korporasi terkait karhutla. Kemenhut juga berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menertibkan lima klaster Hak Guna Usaha (HGU) terindikasi karhutla seluas 42.214,51 hektare.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Mahfudz menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat pengendalian karhutla secara terpadu dalam High-Level Dialogue on Technology and Innovation for Integrated Fire Management and Wildfire Resilience pada COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye, Senin (16/11). Indonesia mengintegrasikan pemantauan satelit, sistem peringatan dini, respons cepat, dan pemulihan ekosistem melalui pengembangan SiPongi+.

Pos terkait