Presiden Prabowo Bawa Misi Perdamaian dan Ekonomi ke KTT ASEAN dan APEC 2026

KTT APEC 2026 mengusung tema Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together, dengan tiga prioritas, yakni keterbukaan, inovasi, dan kerja sama. Forum yang beranggotakan 21 ekonomi itu mewakili sekitar 61 persen produk domestik bruto dunia. Meski komitmennya bersifat sukarela dan tidak mengikat, APEC tetap berpengaruh terhadap arah kebijakan perdagangan internasional. Indonesia berkepentingan mendorong sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan memberi ruang bagi negara berkembang.

Kepentingan tersebut tercermin dari nilai perdagangan Indonesia dengan anggota APEC pada 2025 yang mencapai USD397,41 miliar. Angka itu terdiri atas ekspor USD201,92 miliar dan impor USD195,49 miliar. Besarnya nilai perdagangan menunjukkan posisi strategis kawasan Asia-Pasifik sebagai mitra dagang sekaligus peluang untuk memperluas investasi, konektivitas, dan pasar produk nasional. Tantangannya adalah mengubah peluang tersebut menjadi peningkatan kapasitas industri, nilai tambah, dan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan, perluasan program pemenuhan gizi, peningkatan aktivitas ekonomi, pemeliharaan daya beli, serta penciptaan lapangan kerja. Berbagai agenda pembangunan nasional tersebut diselaraskan dengan diplomasi ekonomi untuk membuka peluang yang lebih luas bagi dunia usaha, industri, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, sekaligus memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan daya saing produk unggulan Indonesia di pasar global.

Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo dari Manila menuju Shenzhen mencerminkan kesinambungan diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian kawasan sekaligus memperkuat kerja sama ekonomi internasional. Melalui KTT ASEAN dan APEC, Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara damai berdasarkan hukum internasional serta memperluas peluang perdagangan dan investasi. Dengan diplomasi yang terarah, kemitraan yang saling menguntungkan, dan dukungan kebijakan yang berorientasi pada produktivitas, kerja sama regional diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah bersama dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat terus berupaya mengoptimalkan hasil diplomasi internasional untuk memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pos terkait