Menegakkan Akuntabilitas Korporasi dalam Penanganan Karhutla

“Ini sangat kami sayangkan. Korporasi mestinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah kerjanya yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu, harus diberikan sanksi tegas agar menimbulkan efek jera ke depannya,” ujar Bambang.

Selain penegakan hukum, Bambang mendorong pemulihan bagi masyarakat yang kehilangan lahan pertanian dan sumber penghidupan akibat kebakaran. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengupayakan bantuan bibit produktif dan bibit kebun rakyat secara bertahap.

“Kalau lahan masyarakat terbakar, sawahnya terbakar, otomatis hasilnya hilang. Tadi saya sudah bicara dengan Dinas Pertanian supaya ada bantuan bibit produktif yang nantinya bisa dibagikan, meskipun terbatas, tetapi dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Melalui penegakan hukum yang berkeadilan, tanggung jawab korporasi dan pemulihan lingkungan diharapkan berjalan beriringan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat sekitar memperoleh perlindungan serta kepastian penghidupan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara menyeluruh.

Pos terkait