Ia menegaskan bahwa kebakaran yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah akan menindak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk melalui pencabutan izin usaha.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar,” tegasnya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Bambang Purwanto, meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan temuan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terdapat 14 perusahaan yang dikenai sanksi administratif. Bahkan, salah satu perusahaan tercatat mengalami kebakaran berulang hingga lima kali.