Pemerintah Perkuat Perlindungan Buruh, Masa Kontrak PKWT Kini Lebih Terukur

“DPP Apindo Kalsel merasa bertanggung jawab membangun literasi terkait pelindungan ketenagakerjaan agar tidak menjadi persoalan hukum yang justru merugikan dunia usaha, terutama pekerja dan pengusaha,” ungkap Winardi.

Sementara itu, Hakim Ad Hoc Mohammad Muniri menjelaskan pengaturan PKWT, termasuk batas maksimal masa kontrak empat tahun dengan ketentuan perpanjangan. Hakim Ad Hoc Iskandar Zulkarnain turut menekankan pentingnya dialog sosial dalam mencegah perselisihan hubungan industrial.

Melalui regulasi ini, pemerintah mendorong keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kepastian hukum, pengawasan yang konsisten, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak diharapkan mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif.

Pos terkait