“Kalau misalnya seseorang dikontrak PKWT, kemudian pemberi kerjanya ingkar, dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bukan sesuai kontrak dan masa kerjanya juga lewat, maka demi hukum dia menjadi PKWTT,” ujar Indah dalam sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026.
Selain memberikan perlindungan kepada pekerja, pemerintah juga memperkuat pengawasan ketenagakerjaan melalui rencana pengambilalihan kewenangan pengawasan di daerah ke tingkat pusat paling lambat dalam dua tahun. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan konsistensi pengawasan dan memastikan implementasi regulasi berjalan sesuai ketentuan.
Dukungan terhadap penerapan aturan baru juga disampaikan kalangan pengusaha. Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, menilai peningkatan literasi ketenagakerjaan penting bagi keberlangsungan dunia usaha.