Penambahan kuota Pertalite menjadi langkah relevan karena peningkatan permintaan harus diimbangi dengan ketersediaan produk. Tanpa penyesuaian volume, kebijakan mempertahankan harga berisiko menghadapi kendala distribusi di sejumlah wilayah. Dengan adanya tambahan kuota yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan, pemerintah dapat memperkuat ketahanan pasokan sekaligus mengurangi potensi gangguan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, penghitungan kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar penggunaan anggaran tetap efisien dan tepat sasaran.
Perhatian terhadap pemerataan pasokan juga perlu menjangkau wilayah yang memiliki karakteristik kebutuhan energi berbeda. Permintaan Bahlil kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menambah kuota minyak tanah di Maluku menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, sekaligus mengantisipasi kebutuhan menjelang bulan puasa, menunjukkan pentingnya kebijakan yang memperhatikan kondisi daerah. Ketersediaan energi tidak boleh hanya terpusat pada wilayah dengan akses distribusi yang relatif mudah, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di daerah kepulauan dan wilayah yang membutuhkan dukungan logistik khusus.
Dengan sinergi kebijakan fiskal, pengelolaan energi, dan pengawasan distribusi, pemerintah memiliki ruang untuk memastikan subsidi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Stabilitas harga BBM bukan hanya persoalan menjaga angka pada papan harga SPBU, tetapi juga menyangkut kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan produktivitas, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa dibayangi lonjakan biaya energi. Karena itu, komitmen pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 patut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi