Pentingnya kebijakan tersebut dapat dilihat dari luasnya pengaruh harga BBM terhadap aktivitas perekonomian. Bahan bakar merupakan komponen penting dalam kegiatan transportasi, distribusi barang, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga berbagai usaha mikro dan kecil. Ketika harga energi mengalami kenaikan, biaya operasional berbagai sektor berpotensi ikut meningkat. Dampaknya dapat merambat pada harga barang dan jasa, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat membantu meredam tekanan biaya produksi dan distribusi. Para pelaku usaha kecil, pengemudi transportasi, pedagang, serta masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja memperoleh kepastian dalam memperhitungkan pengeluaran bahan bakar. Stabilitas tersebut juga berpotensi menjaga aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap berjalan, terutama pada kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan pengeluaran ketika terjadi perubahan harga energi.
Langkah pemerintah untuk memperkuat pasokan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan energi membutuhkan pendekatan menyeluruh. Bahlil Lahadalia telah mendorong peningkatan pasokan dan penguatan armada distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan. Upaya tersebut perlu disertai pengawasan penyaluran agar BBM bersubsidi dan BBM yang memperoleh kompensasi benar-benar digunakan sesuai ketentuan penerima serta volume yang telah ditetapkan. Ketepatan sasaran menjadi prinsip penting karena subsidi energi bersumber dari keuangan negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Dukungan anggaran juga menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah menyetujui penambahan kuota Pertalite untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Meskipun besaran tambahan volume dan kebutuhan anggarannya masih dalam tahap penghitungan, pemerintah memastikan dukungan pendanaan untuk kebijakan tersebut masih tersedia. Kepastian ini memperlihatkan adanya koordinasi antarkementerian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.