Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengatakan bahwa diplomasi tidak bisa dijalankan hanya melalui sarana komunikasi jarak jauh melainkan memerlukan pertemuan tatap muka secara langsung untuk mencari solusi bersama. Tokoh tersebut menegaskan bahwa hubungan antartetangga harus dikelola dengan baik melalui komunikasi tingkat tinggi guna meredakan berbagai perbedaan pendapat yang mungkin timbul di tengah tantangan regional. Dalam kunjungan kerjanya ke Indonesia, beliau menekankan pentingnya menjaga hubungan bilateral yang harmonis dengan mengedepankan semangat kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan bersama di masa depan.
Kunjungan diplomatik tingkat tinggi tersebut dilanjutkan dengan langkah konkret berupa kesepakatan pembentukan gugus tugas gabungan antara Indonesia dan Singapura untuk menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat karhutla. Gugus tugas ini diproyeksikan mampu mempererat koordinasi teknis serta memastikan pertukaran data yang akurat guna mengusut tuntas sumber permasalahan di lapangan. Langkah kolaboratif ini mencerminkan keseriusan kedua negara dalam menegakkan aturan hukum lingkungan hidup sekaligus mencegah timbulnya kembali kabut asap lintas batas di masa mendatang secara tuntas.
Di sisi lain, langkah-langkah penegakan aturan juga mulai diterapkan secara terukur terhadap korporasi yang berpotensi memiliki keterkaitan dengan titik api di wilayah konsesi perkebunan. Pemerintah negara tetangga memanggil sejumlah pimpinan perusahaan guna menyampaikan ekspektasi penegakan hukum serta meminta pertanggungjawaban secara transparan tanpa mendahului proses investigasi resmi. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi momentum perbaikan tata kelola lingkungan bagi korporasi agar lebih mematuhi standar konservasi dan pencegahan kebakaran secara konsisten.
Kepala Departemen Hubungan Internasional CSIS Jakarta, Lina Alexandra, menyambut baik pembentukan gugus tugas bilateral tersebut sebagai langkah awal yang sangat positif dalam menyelesaikan persoalan kabut asap. Beliau menekankan bahwa efektivitas satuan tugas ini sangat bergantung pada keberlanjutan tindak lanjut serta intensitas kerja sama nyata antara kedua negara di masa mendatang. Pakar hubungan internasional tersebut juga menyarankan agar Indonesia terus menyusun mekanisme pencegahan yang lebih kuat guna mengantisipasi potensi krisis serupa secara berkelanjutan.