Pemerintah memastikan bahwa setiap jabatan yang dibuka memiliki dasar kebutuhan yang terukur, uraian tugas yang jelas, serta kualifikasi kompetensi yang sesuai. Pendekatan berbasis kebutuhan akan membantu mencegah penumpukan pegawai pada bidang administratif, sekaligus mengatasi kekurangan tenaga profesional pada sektor pelayanan dasar dan teknis.
Respons pemerintah daerah terhadap rencana rekrutmen nasional juga memperlihatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), telah melakukan pemetaan kebutuhan jabatan pada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala BKD Sulawesi Selatan, Erwin Sodding menjelaskan bahwa pemetaan kebutuhan pegawai telah dilakukan, tetapi mekanisme pemenuhannya masih dikaji berdasarkan karakteristik jabatan dan kompetensi yang diperlukan. Pengisian kebutuhan tersebut tidak selalu harus melalui seleksi CPNS, sebab pemerintah daerah juga dapat mengoptimalkan redistribusi pegawai, uji kompetensi, maupun perpindahan aparatur ant instansi.
Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan penambahan pegawai berjalan secara efisien. Kelebihan tenaga administrasi pada satu perangkat daerah, misalnya, dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jabatan lain melalui mekanisme penataan internal dan pengujian kompetensi. Sementara itu, jabatan dengan keahlian khusus, seperti dokter spesialis dan tenaga kesehatan profesional, perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan lulusan baru dan pemenuhan kebutuhan melalui perpindahan tenaga berpengalaman.
Dengan demikian, seleksi CPNS perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen manajemen ASN, bukan satu-satunya solusi atas persoalan distribusi pegawai. Pemerintah harus mampu mengintegrasikan rekrutmen baru, pengembangan kompetensi, mutasi, dan redistribusi aparatur dalam satu perencanaan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Langkah ini juga perlu diselaraskan dengan penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk persiapan peralihan pegawai paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang tengah dilakukan pemerintah daerah.