“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” kata Dwi.
Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pemerintah akan memanfaatkan momentum dua tahun ke depan yang diperkirakan memiliki kondisi cuaca lebih basah untuk mempercepat pemulihan lahan gambut.
“Kalau ramalan BMKG benar, mudah-mudahan dua tahun ke depan kemungkinan agak basah. Jadi bisa menjadi waktu bagi kita semua untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum El Nino mungkin 2029 atau 2030 datang,” jelasnya.
Penegakan hukum secara konsisten menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengendalikan karhutla. Melalui pengawasan berkelanjutan, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemulihan ekosistem, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan hutan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat dari dampak kebakaran.