JAKARTA – Pemerintah mempertegas komitmen penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan penegakan hukum terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Langkah tersebut mencakup penyidikan tindak pidana, pemberian sanksi administratif, serta pengawasan kawasan konsesi untuk mencegah kebakaran berulang dan melindungi kelestarian lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pemerintah terus mengawal penanganan karhutla melalui koordinasi aparat penegak hukum dan kementerian terkait.
“Berdasarkan perkembangan penegakan hukum hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi,” ujar Dudung.
Selain penanganan pidana, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau tindakan pemulihan.
