Pemerintah juga mengidentifikasi kebakaran pada areal konsesi 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas mencapai 33.514,01 hektare. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.
“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin,” tegas Dudung.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho memastikan penindakan dilakukan tanpa membedakan status kepemilikan perusahaan.
Dua korporasi, yakni PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana karhutla.