Kolaborasi tersebut perlu didukung kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dalam proses perencanaan harus menjadi acuan sehingga kebijakan yang direalisasikan tetap sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dalam konteks tersebut, penguatan otonomi khusus (Otsus) Papua juga menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan afirmasi berjalan selaras serta kewenangan daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Bagaimana kita memberikan visi kepada daerah, kewenangannya sudah ada, kemudian bagaimana pemanfaatannya, semua kembali pada Pemda. Ini menjadi titik pertama untuk perubahan pembangunan,” pungkas Ribka.
Semangat Hari Pahlawan dengan demikian dapat diterjemahkan melalui pembangunan yang menghargai keberagaman dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan yang inklusif, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan Otsus, pembangunan Papua diharapkan semakin berkelanjutan dan mampu menghadirkan perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. (*)