Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penggunaan bantuan tersebut. Penekanan ini penting karena keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlindungi dari bahaya kebakaran dan paparan asap. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap keputusan penggunaan anggaran berorientasi pada kebutuhan warga, mulai dari penanganan sumber api hingga pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Perlindungan kesehatan menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Kabut asap dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki kerentanan kesehatan.
Dengan cakupan penggunaan yang meliputi kebutuhan pemadaman dan perlindungan masyarakat, Banpres berpeluang memperkuat penanganan karhutla secara lebih menyeluruh. Bantuan dapat digunakan untuk mendukung pengadaan pompa air, tangki air, selang, alat pelindung diri, bahan bakar, mobilisasi personel, hingga penyediaan sumber air melalui sumur bor. Pada kawasan gambut, metode pemadaman yang sesuai dengan karakteristik lahan juga diperlukan agar api tidak terus menyala di bawah permukaan dan kembali muncul setelah penanganan awal dilakukan.
Namun, efektivitas bantuan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memetakan kebutuhan dan menentukan prioritas. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA menekankan pentingnya pemetaan lokasi prioritas, ketersediaan sumber air, kebutuhan peralatan, serta kekuatan personel. Pendekatan tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar bantuan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, melainkan benar-benar memperkuat operasi di titik-titik yang membutuhkan penanganan segera.
Contoh penerapan dukungan tersebut terlihat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Banjar menerima Banpres sebesar Rp20 miliar untuk mendukung penanganan karhutla dan perlindungan masyarakat dari dampak asap. Bupati Banjar Saidi Mansyur memastikan bantuan akan disalurkan secara tepat sasaran. Dukungan anggaran itu juga direncanakan memperkuat personel yang bertugas di lapangan, sehingga jangkauan penanganan dapat diperluas dan respons terhadap titik api menjadi lebih optimal.