Melalui forum koordinasi tersebut, dirumuskan arah dan fokus pengawasan APIP untuk Tahun Anggaran 2027. Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.
Salah satu fokus pengawasan diarahkan pada tata kelola dan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau yang dikenal sebagai galian C. Pengawasan pada sektor ini dinilai penting untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, pengawasan juga diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), termasuk mendorong kepatuhan pemilik kendaraan berpelat nomor luar daerah untuk melakukan mutasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penertiban kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas pemerintah daerah yang menggunakan pelat merah juga menjadi salah satu perhatian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi aset dan kendaraan dinas sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Fokus berikutnya adalah pengawalan dan reviu secara intensif terhadap proyek-proyek strategis kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, tepat sasaran, serta diselesaikan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan pengawasan yang terencana dan berbasis risiko, APIP diharapkan mampu mendorong pencegahan penyimpangan sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Alor Masuk Kategori Sangat Berhasil
Di tengah agenda penguatan pengawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor mencatatkan capaian membanggakan dalam penyelesaian TLHP. Persentase sebesar 94,38 persen menempatkan Kabupaten Alor dalam kategori Sangat Berhasil berdasarkan rekapitulasi dan evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT per Oktober 2026.
Capaian ini menunjukkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan yang tinggi dan menjadi salah satu indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
