Pelaksanaan akad massal juga memperlihatkan bahwa program rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok pekerjaan. Penerima manfaat mencakup pekerja swasta, guru, tenaga kesehatan, pengemudi ojek daring, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya kebijakan pembiayaan yang inklusif agar kepemilikan rumah tidak hanya terbuka bagi pekerja formal.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah menempatkan kualitas bangunan sebagai perhatian utama. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Heru ke Perumahan AFIKA Park Residence, Sulawesi Tenggara. Heru mengapresiasi kualitas hunian yang dinilai cukup baik, termasuk ketersediaan air bersih dan kemudahan akses menuju kawasan perumahan.
Keberhasilan program rumah subsidi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang tersalurkan. Masyarakat juga membutuhkan hunian yang aman, nyaman, dan memiliki fasilitas dasar memadai. Karena itu, pengembang didorong menjaga standar konstruksi sekaligus memastikan lingkungan perumahan mendukung kehidupan penghuninya.
Manfaat program tersebut turut dirasakan Hakiman, seorang pekerja bengkel motor yang menjadi penerima KPR Sejahtera FLPP. Ia mengaku terbantu oleh kemudahan pembiayaan sehingga mampu memiliki rumah sendiri. Pengalamannya menunjukkan bahwa program subsidi dapat memberikan kesempatan kepemilikan hunian bagi pekerja sektor informal yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
Melalui FLPP, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga tetap sebesar 5 persen dan uang muka mulai 1 persen. Skema ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan cicilan sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi keluarga berpenghasilan rendah.