Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, program perumahan nasional diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dimiliki dan ditempati masyarakat.
Percepatan tersebut terlihat dari realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan data BP Tapera yang diberitakan Bisnis.com, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran mencapai 177.161 unit atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun. Capaian tersebut mencakup 177.140 rumah tapak dan 21 rumah susun, sekaligus menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Perkembangan terbaru menunjukkan penyaluran terus bertambah. BP Tapera mencatat realisasi FLPP mencapai 179.268 unit dengan nilai pembiayaan Rp22,3 triliun per 12 Oktober 2026. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank, 22 asosiasi, dan 8.233 pengembang di Indonesia. Peningkatan ini menjadi modal penting untuk memperkuat percepatan penyediaan hunian hingga akhir tahun.
Salah satu langkah konkret pemerintah diwujudkan melalui penyelenggaraan akad massal KPR subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side tersebut melibatkan puluhan ribu debitur dari berbagai provinsi, sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyelenggaraan akad massal merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Menurutnya, kegiatan tersebut melanjutkan pelaksanaan akad serupa di Cileungsi dan Serang pada 2025, dengan cakupan penerima manfaat yang meningkat.