Keberanian pemerintah dalam menindak pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan memberikan sinyal penegakan aturan yang terukur dan tidak tebang pilih. Pencabutan izin usaha terhadap PT Wana Lestari Jaya di Kalimantan Barat, PT Prima Multi Buana di Kalimantan Selatan, serta PT Pancaran Wana Nusa, PT Grace Putri Perdana, dan PT Babugus Wahana Lestari di Kalimantan Tengah menjadi bukti konkret ketegasan tersebut. Dengan total luas konsesi kelima perusahaan yang mencapai puluhan ribu hektare dan dampak kebakaran yang signifikan, sanksi pencabutan izin ini bukan sekadar tindakan punitif, melainkan langkah korektif mendasar guna memastikan setiap pengelola lahan mengemban kewajiban menjaga ekosistem secara utuh dan penuh tanggung jawab.
Di samping sanksi administratif, penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh aparat kepolisian menjadi garda terdepan dalam menghadirkan efek jera. Polri secara konsisten mengusut tindak pidana pembakaran lahan hingga ke akar-akarnya. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyampaikan bahwa kepolisian telah menerbitkan ratusan laporan polisi dan menetapkan hampir dua ratus orang sebagai tersangka atas aksi pembakaran yang menghanguskan ribuan hektare lahan. Penindakan hukum yang intensif dan masif di wilayah rawan seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan dari ancaman bencana ekologis.
Dimensi penegakan hukum ini semakin kuat dengan ditetapkannya entitas bisnis sebagai subjek hukum pidana. Kabag Pulahjianta Rodalops Sops Polri Kombes Erwin Sinaga mengonfirmasi bahwa empat korporasi kini resmi berstatus sebagai tersangka dan sedang menjalani proses penyidikan mendalam oleh Bareskrim Polri. Penjeratan korporasi ini menegaskan prinsip keadilan yang komprehensif, di mana pertanggungjawaban hukum tidak lagi ditimpakan hanya kepada pekerja di lapangan, melainkan juga menjangkau jajaran manajemen dan entitas bisnis yang mengejar keuntungan ekonomis di atas keselamatan lingkungan hidup.