Oleh: Dehen Arka Raynard *)
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup diukur dari luas wilayah yang berhasil dipadamkan. Keberhasilan penanganan juga perlu dilihat dari kemampuan negara melindungi masyarakat yang menghadapi kabut asap, kekurangan air bersih, gangguan kesehatan, serta terhambatnya aktivitas ekonomi. Dalam konteks tersebut, penguatan bantuan pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan karhutla yang berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto memosisikan penanggulangan karhutla sebagai agenda yang memerlukan evaluasi dan koordinasi lintas kementerian maupun lembaga. Pada 12 Oktober 2026, Presiden menggelar rapat terbatas bersama jajaran terkait untuk mengevaluasi perkembangan penanganan kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga membutuhkan koordinasi pemerintah dalam mengatasi dampaknya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap perkembangan karhutla, termasuk kesulitan pemadaman pada kawasan gambut. Menurut Dudung, penanganan terus diupayakan melalui koordinasi TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah. Ia juga menyoroti dampak asap yang telah dirasakan negara tetangga, sehingga pengendalian kebakaran membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah pusat turut diwujudkan melalui pengalokasian Bantuan Presiden untuk memperkuat kemampuan daerah. Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi memperoleh alokasi Rp40 miliar untuk penanganan karhutla. Hingga laporan 2 Oktober 2026, pencairan mencapai Rp13,16 miliar atau 32,90 persen. Sementara total alokasi Bantuan Presiden kepada pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat mencapai Rp205 miliar.