Upaya mendorong pertumbuhan tersebut tetap disertai perhatian terhadap kesehatan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian penting agar pembiayaan program pembangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Peran APBN dalam mendukung kesejahteraan juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, ia menempatkan anggaran negara sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.
Dasco menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam indikator makroekonomi. Karena itu, penggunaan anggaran perlu memperhatikan manfaat setiap rupiah bagi kepentingan nasional. Arah tersebut menempatkan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal.
Penilaian terhadap kondisi anggaran juga disampaikan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Enggartiasto menilai kondisi APBN hingga September 2026 masih berada dalam batas yang dimungkinkan sesuai ketentuan. Ia berharap postur APBN 2027 yang telah disahkan DPR dapat diterapkan sesuai rencana sehingga mendukung prospek ekonomi nasional.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pengelolaan APBN terletak pada kemampuan menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Belanja negara perlu memberi perlindungan ketika masyarakat menghadapi tekanan, sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan pekerjaan. Dengan menjaga fleksibilitas, disiplin fiskal, dan kualitas belanja, APBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.
