Oleh: Naufal Soni )*
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan di tengah ketidakpastian global. Peran tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang adaptif tanpa mengabaikan disiplin dan kredibilitas fiskal.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dunia, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan ekonomi internasional. Fleksibilitas diperlukan agar pemerintah dapat merespons tekanan ekonomi, sementara tata kelola yang baik tetap menjadi landasan pelaksanaan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, APBN dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni melindungi masyarakat dari guncangan dan mendorong kegiatan ekonomi.
Fungsi perlindungan diwujudkan melalui subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Berbagai instrumen itu membantu menahan sebagian dampak perubahan ekonomi agar tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Suahasil menekankan bahwa APBN harus terus berfungsi sebagai penyangga ketika kondisi global memengaruhi kehidupan ekonomi di dalam negeri.
Di sisi lain, APBN juga diarahkan untuk memperkuat sumber pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai sasaran tersebut. Suahasil menyebut target itu membutuhkan kerja bersama pemerintah, sektor swasta, dan Danantara agar kebijakan fiskal dapat mendukung peningkatan aktivitas usaha dan kapasitas produksi nasional.
