Dimensi pemerataan juga terlihat dari pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerah. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti keberadaan 180 siswa di Sekolah Rakyat Kabupaten Natuna yang berasal dari jenjang SD hingga SMA. Mayoritas siswa berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Menurut Muzani, fasilitas yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal karena program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia.
Perspektif tersebut memperluas makna Sekolah Rakyat. Program ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana anak dari keluarga miskin dapat bersekolah, tetapi juga mengenai bagaimana negara menciptakan kondisi agar mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengubah masa depan. Pendidikan menjadi titik masuk untuk memutus kemungkinan berulangnya kemiskinan antargenerasi.
Meski demikian, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru dimulai ketika program memasuki tahap pelaksanaan secara luas. Kualitas pendidikan harus dijaga agar tidak timpang antarwilayah. Sistem asesmen harus benar-benar digunakan untuk menentukan intervensi, bukan berhenti sebagai administrasi. Jalur pendidikan lanjutan dan dunia kerja juga perlu disiapkan secara realistis. Di saat yang sama, evaluasi terhadap kehidupan asrama harus dilakukan secara berkala agar kebutuhan sosial dan perkembangan peserta didik tetap menjadi perhatian.
Kesetaraan pendidikan pada akhirnya bukan tentang memberikan sesuatu yang sama kepada semua anak, melainkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mencapai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki kerangka untuk bergerak ke arah tersebut karena pendidikan, pengasuhan, dan dukungan sosial ditempatkan dalam satu ekosistem. Tantangannya adalah menjaga agar gagasan itu konsisten diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan. Dengan begitu, pemerataan pendidikan dapat bergerak dari wacana kebijakan menjadi pengalaman nyata bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial