Ahmad juga menekankan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas. Pendekatan ini penting karena respons dalam hitungan jam dapat menentukan apakah sebuah titik api dapat segera dikendalikan atau berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dengan demikian, kesiapsiagaan di tingkat daerah menjadi bagian penting dari strategi nasional pengendalian karhutla.
Data terbaru pemerintah menunjukkan upaya tersebut terus menghasilkan perkembangan yang perlu dijaga. Kementerian Kehutanan mencatat 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional, turun 139 titik dari hari sebelumnya. Pada enam provinsi prioritas, perhatian tetap diarahkan pada wilayah yang memiliki peningkatan aktivitas kebakaran. Sehari sebelumnya, Kementerian Kehutanan juga menyiagakan 61 armada udara untuk memperkuat operasi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Penurunan jumlah titik panas tersebut menjadi perkembangan positif, tetapi tidak berarti ancaman telah berakhir. Karhutla memiliki karakter yang dapat berubah cepat karena dipengaruhi kondisi cuaca, angin, kelembapan, dan karakteristik lahan. Karena itu, keberhasilan pengendalian harus diikuti pemantauan berkelanjutan. Setiap titik api perlu segera diverifikasi sehingga pemerintah dapat menentukan apakah diperlukan pemadaman, pendinginan, patroli lanjutan, atau langkah pencegahan lainnya.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai operasi lapangan perlu terus dimasifkan di wilayah prioritas. Ia mendorong tim gabungan mempertahankan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, serta pencegahan. Menurut Daniel, langkah tersebut perlu disertai perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, terutama melalui ketersediaan masker, oksigen, fasilitas medis, dan bantuan bagi kelompok rentan.