Pemerintah kemudian memperkuat koordinasi kebijakan melalui pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Langkah ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi mulai ditempatkan dalam kerangka lintas sektor yang membutuhkan koordinasi kebijakan secara lebih terintegrasi.
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan posisi tersebut berkaitan dengan ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global yang semakin mendorong kebutuhan energi bersih. Menurut Bahlil, hilirisasi dan transisi energi merupakan program prioritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.
Bahlil juga menilai agenda hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dikerjakan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor dan kementerian. Karena itu, koordinasi diperlukan agar program tersebut berjalan secara komprehensif, terukur, dan memiliki target yang dapat diwujudkan.
Arah koordinasi tersebut memiliki arti strategis bagi Indonesia yang sedang mengejar peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi membutuhkan energi dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan energi yang kompetitif dan semakin bersih akan menentukan keberlanjutan industri pengolahan di dalam negeri.
Hubungan antara hilirisasi dan transisi energi juga dapat menciptakan rantai ekonomi baru. Pengembangan pembangkit energi terbarukan membutuhkan teknologi, komponen, pembiayaan, tenaga ahli, sistem penyimpanan, serta infrastruktur jaringan yang dapat membuka ruang bagi tumbuhnya industri pendukung.
Karena itu, energi bersih sebaiknya dipandang sebagai fondasi daya saing industri Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Kebijakan energi yang konsisten dapat membantu dunia usaha memperoleh kepastian sekaligus mendorong investasi pada sektor-sektor yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi.