Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta perubahan tersebut diikuti pengawasan berbasis kinerja. Menurutnya, insentif harus diberikan kepada SPPG yang memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas layanan.
“Insentif Rp2.000 per porsi jangan hanya dihitung sebagai biaya operasional. Harus ada performance-based accountability,” kata Netty.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai skema berdasarkan jumlah penerima manfaat lebih proporsional. Sementara Nafa Urbach mengingatkan agar penerapannya tetap memperhatikan beban operasional SPPG berkapasitas kecil.
Pembenahan tersebut menegaskan bahwa perluasan MBG berjalan bersamaan dengan penguatan pengawasan anggaran, penataan kemitraan, efisiensi, keamanan pangan, dan akuntabilitas program.