Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan kemampuan sebuah daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pemerataan akses pendidikan memiliki arti strategis karena tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masih memengaruhi kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan berkualitas. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari langkah pemerintah memperluas kesempatan belajar hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Di Papua, pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi direalisasikan di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Biak Numfor. Kementerian Pekerjaan Umum mulai mengerjakan pembangunan sejak Juli 2026 dan menargetkan penyelesaian pada Maret 2027. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1 triliun dari APBN untuk pembangunan tiga sekolah tersebut. Setiap Sekolah Rakyat dirancang memiliki kapasitas hingga 1.260 peserta didik sehingga total daya tampung mencapai 3.780 siswa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menempatkan pendidikan sebagai fondasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Menurutnya, negara perlu hadir ketika keterbatasan ekonomi keluarga berpotensi menghambat anak mendapatkan pendidikan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Sekolah Rakyat diarahkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Pola pendidikan terintegrasi membuat Sekolah Rakyat memiliki fungsi lebih luas dibandingkan sekolah konvensional. Fasilitas yang disiapkan mencakup gedung pendidikan, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, gedung serbaguna, tempat ibadah, fasilitas olahraga, serta berbagai bangunan pendukung. Kelengkapan tersebut dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara lebih terpadu.