Dalam kondisi seperti ini, respons pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menjadi semakin relevan. Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani, dalam pemberitaan terbaru mengenai penindakan entitas keuangan ilegal, menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas yang tidak memiliki izin resmi dan berpotensi merugikan masyarakat. Penutupan entitas ilegal menunjukkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada tahap edukasi, tetapi juga diarahkan untuk memutus akses pelaku terhadap calon korban baru.
Angka-angka penindakan memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan ancaman hipotetis, melainkan realitas yang terjadi setiap hari. OJK dan Satgas PASTI telah berulang kali menghentikan operasi berbagai entitas keuangan ilegal. Pada kuartal I 2026 saja, OJK menerima 10.516 pengaduan terkait entitas jasa keuangan illegal, 8.515 di antaranya berkaitan dengan pinjaman daring ilegal dan 1.933 terkait investasi illegal, dan telah memblokir 953 entitas pinjaman daring ilegal pada periode yang sama.
Besarnya angka tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem penipuan keuangan ilegal terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu, penindakan harus berjalan beriringan dengan pencegahan. Masyarakat perlu dibekali kemampuan mengenali ciri layanan keuangan ilegal, memeriksa legalitas perusahaan lewat kanal resmi, menghindari pemberian data pribadi sembarangan, dan tidak mudah tergoda tawaran keuntungan tidak masuk akal, sementara regulator terus memperkuat kemampuan mendeteksi pola baru sebelum korban bertambah.
Dalam konteks itu, langkah OJK mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi entitas jasa keuangan legal dan ilegal menjadi upaya strategis memperkuat literasi dan perlindungan konsumen. Dicky Kartikoyono menilai teknologi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan, bukan hanya oleh pelaku kejahatan. Upaya ini perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Deputi Bidang V Kemenko Polkam RI, Eko Dono Indarto, menempatkan penguatan penindakan sebagai respons terhadap meningkatnya penipuan berbasis teknologi yang membutuhkan penanganan terpadu di bidang ekonomi, teknologi, keamanan informasi, dan penegakan hukum.