Komitmen pemerintah juga terlihat melalui kebijakan memasukkan AI sebagai salah satu subsektor baru dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif. Langkah tersebut menandai semakin besarnya peran teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Penambahan AI bersama subsektor baru lainnya memperluas cakupan ekonomi kreatif menjadi 21 subsektor yang diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi baru.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai pengembangan AI harus tetap memberikan perlindungan terhadap karya, hak cipta, serta kepentingan para kreator. Menurutnya, keberadaan AI semestinya menjadi mitra yang membantu meningkatkan produktivitas, bukan menggantikan peran manusia sebagai pencipta karya. Oleh karena itu, aspek perlindungan kreator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekosistem AI nasional.
Riefky menjelaskan bahwa setelah Perpres diterbitkan, Kementerian Ekonomi Kreatif akan menyusun berbagai kebijakan turunan sesuai karakteristik sektor ekonomi kreatif. Pedoman pemanfaatan AI akan disiapkan sebagai acuan implementasi pada seluruh subsektor sehingga pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan hak kekayaan intelektual.
Pendekatan yang ditempuh pemerintah menunjukkan bahwa regulasi AI tidak hanya berorientasi pada pengendalian teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi inovasi. Perpres menjadi instrumen awal yang memberikan kepastian hukum, sementara berbagai kebijakan turunan akan memastikan implementasi berjalan sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Ke depan, pengalaman penerapan Perpres AI akan menjadi modal penting dalam penyusunan Undang-Undang AI yang lebih komprehensif. Regulasi yang lebih luas nantinya diharapkan mampu menjawab perkembangan teknologi yang terus berubah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang aman, inovatif, berdaya saing, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta pembangunan nasional.
*) Pengamar Kebijakan Publik