Dari Perpres AI Menuju Regulasi AI yang Lebih Komprehensif

Oleh: Idnan Firdaus )*

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, dunia usaha, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif.

Perubahan yang berlangsung sangat cepat itu menuntut hadirnya regulasi yang mampu memberikan kepastian sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Atas dasar itu, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI sebagai pijakan awal sebelum membentuk Undang-Undang AI yang lebih komprehensif.

Kehadiran Perpres AI menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Regulasi ini diharapkan menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam memanfaatkan AI secara aman, transparan, dan memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Pendekatan bertahap dipilih agar pemerintah memiliki ruang untuk mengevaluasi implementasi kebijakan sebelum menyusun regulasi yang lebih luas melalui undang-undang.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, menjelaskan bahwa substansi Perpres AI pada dasarnya telah selesai disusun. Menurutnya, proses penyelesaian regulasi memerlukan waktu lebih panjang karena pemerintah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi internasional.

Proses penyempurnaan itu menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan pendekatan yang inklusif dalam menyusun kebijakan. Regulasi tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga memperhatikan dinamika perkembangan teknologi dan aspirasi berbagai pihak yang akan terlibat dalam pengembangan maupun pemanfaatan AI di Indonesia.

Pos terkait