Perpres AI akan mengatur berbagai aspek mendasar, mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta, hingga tata kelola risiko penggunaan AI. Pemerintah juga menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan mengelompokkan pemanfaatan AI ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, dan rendah. Model tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pengawasan dilakukan secara proporsional sesuai tingkat dampak dari masing-masing penggunaan AI.
Selain mengatur tata kelola, pemerintah juga menyusun peta jalan pengembangan AI nasional. Dokumen itu memuat arah pengembangan AI pada sepuluh sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan ketahanan pangan. Seluruh sektor tersebut diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional sehingga pemanfaatan AI diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa Perpres AI memang dipersiapkan sebagai tahap awal sebelum pemerintah membentuk Undang-Undang AI. Menurutnya, regulasi tingkat presiden akan menjadi landasan untuk menguji penerapan tata kelola AI di berbagai sektor. Pengalaman dari implementasi Perpres nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang.
Nezar juga mengungkapkan bahwa penyusunan Perpres mengenai Peta Jalan AI dan Etika AI telah diselesaikan melalui pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Dokumen tersebut kini tinggal menunggu penetapan Presiden. Kehadiran dua regulasi itu diharapkan mampu memberikan arah yang jelas mengenai pengembangan AI sekaligus memastikan penerapannya tetap mengedepankan prinsip etika dan tanggung jawab.
Menurut Nezar, pembangunan ekosistem AI nasional tidak dapat dipisahkan dari berbagai regulasi digital lain yang telah disiapkan pemerintah. Tata kelola AI akan saling terhubung dengan kebijakan Satu Data Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta regulasi mengenai keamanan dan ketahanan siber. Integrasi tersebut diyakini mampu memperkuat perlindungan data sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap penggunaan AI di Indonesia.