Pandangan tersebut sejalan dengan praktik berbagai pusat keuangan dunia. Investor global tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak yang rendah, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, perlindungan hukum, efisiensi birokrasi, serta stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan PFII akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi standar internasional.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa insentif perpajakan tidak diberikan secara serampangan. Fasilitas tersebut hanya ditujukan bagi kegiatan usaha tertentu yang benar-benar mampu menghadirkan investasi baru, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor jasa keuangan nasional. Perusahaan multinasional yang telah masuk dalam skema pajak minimum global pun tetap akan mengikuti ketentuan perpajakan internasional sehingga kebijakan PFII tetap selaras dengan komitmen global Indonesia.
Pembentukan PFII seharusnya tidak dipandang semata sebagai kebijakan pemberian insentif pajak. Lebih dari itu, PFII merupakan strategi jangka panjang untuk memperdalam pasar keuangan nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan, sekaligus memperkuat stabilitas rupiah melalui peningkatan kepercayaan investor dan masuknya modal berkualitas. Apabila diimplementasikan secara konsisten dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum yang kuat, serta pengawasan yang kredibel, PFII berpotensi menjadi salah satu reformasi ekonomi paling strategis dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan di kawasan Asia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
