Sebagai daya tarik utama, pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan PFII, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 0 persen dengan jangka waktu tertentu yang dapat mencapai 50 tahun sesuai kriteria yang ditetapkan. Kebijakan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya penerimaan negara. Namun, Purbaya menegaskan bahwa insentif tersebut bukan merupakan potential loss karena sasaran utamanya adalah menarik investasi baru yang selama ini belum masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, negara tidak kehilangan penerimaan yang sudah ada, melainkan menciptakan basis ekonomi baru yang diharapkan menghasilkan aktivitas bisnis, lapangan kerja, transfer teknologi, dan penerimaan negara yang lebih besar di masa depan.
Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan strategi untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan nasional. Masuknya lembaga keuangan global, investor institusi, perusahaan jasa keuangan, serta berbagai instrumen investasi baru akan memperbesar likuiditas pasar domestik. Semakin dalam pasar keuangan, semakin besar pula kemampuan ekonomi nasional dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur, sektor riil, pembiayaan hijau, hingga transformasi digital tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan luar negeri yang bersifat jangka pendek.
Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Arus modal yang lebih stabil akan memperkuat permintaan terhadap aset berdenominasi rupiah sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah yang stabil menjadi salah satu prasyarat penting bagi dunia usaha karena mampu menekan risiko nilai tukar, mengurangi biaya lindung nilai (hedging), serta memberikan kepastian dalam aktivitas investasi dan perdagangan internasional.
Meski demikian, keberhasilan PFII tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif perpajakan. Dunia usaha menilai kepastian hukum justru menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan fasilitas fiskal semata. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, penyelesaian sengketa yang cepat, serta konsistensi kebijakan akan menjadi pertimbangan utama investor internasional ketika memilih lokasi investasi. Menurut Apindo, insentif pajak hanya akan efektif apabila didukung oleh iklim usaha yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha.
