Penguatan Industri Padat Karya Menjadi Kunci Menekan Risiko PHK

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor padat karya dan pariwisata, program magang untuk lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum, serta potongan iuran JKK dan JKN sebesar 50 persen bagi pekerja transportasi daring.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin industri dan program padat karya tunai di berbagai daerah.

Sejumlah program prioritas nasional turut diandalkan sebagai motor penciptaan lapangan kerja, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta modernisasi sektor pertanian.

Ferry menegaskan pemerintah tetap mempertahankan berbagai insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah.

Pos terkait