Oleh: Faiz Permana )*
Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenaga kerja.
Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagai insentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankan operasional usahanya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupaya mempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akan menjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan daya saingnya.
Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilai tambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikuti proses pembelajaran di lingkungan kerja.
Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melalui pemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapi juga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomi digital.