Selain penyerahan dana, pemerintah juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektare. Pengembalian lahan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kedaulatan negara atas kawasan hutan yang selama bertahun-tahun mengalami berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penguasaan lahan ilegal hingga penyalahgunaan izin usaha.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa dana Rp10,27 triliun yang dipamerkan dalam kegiatan Satgas Penertiban Kawasan Hutan bukan sekadar simbol acara formal. Menurutnya, tumpukan uang tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum secara kolaboratif untuk melindungi kepentingan nasional.
Burhanuddin menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari denda administratif sektor kehutanan sebesar Rp3,42 triliun dan hasil pengawasan pajak PBB maupun non-PBB sebesar Rp6,84 triliun. Seluruh dana kemudian diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik.
Burhanuddin juga menyampaikan bahwa keberhasilan Satgas PKH tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil diselamatkan, tetapi juga dari luas kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan perkebunan sawit seluas lebih dari 5,8 juta hektare dan kawasan pertambangan lebih dari 12 ribu hektare.
Pada tahap ketujuh penertiban, pemerintah kembali menyerahkan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare kepada negara melalui Kementerian Keuangan sebelum diteruskan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara. Lahan tersebut berasal dari pencabutan izin konsesi, pelanggaran kawasan hutan tanaman industri, pelanggaran perkebunan sawit, hingga kewajiban plasma yang tidak dipenuhi sejumlah pihak.
Akumulasi penguasaan kembali lahan oleh negara menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang sektor kehutanan nasional. Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan aset negara dan kelestarian lingkungan yang selama ini menghadapi ancaman akibat praktik ilegal di lapangan.