Ia menyebutkan bahwa kuota bantuan mengalami peningkatan signifikan di berbagai wilayah sebagai bentuk percepatan penanganan rumah tidak layak huni.
“Hari ini kami meninjau langsung usulan calon penerima Program BSPS bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Pemerintah terus memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran dengan melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi.
“Ini hasil gotong royong agar penanganan rumah tidak layak huni bisa dipercepat,” lanjutnya.
Peningkatan kuota BSPS juga terlihat di sejumlah daerah, seperti Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan dari 655 unit menjadi 3.000 unit pada tahun 2026.
Sementara di Jawa Timur, jumlah bantuan bahkan mencapai 33.000 unit. Kenaikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat program perumahan rakyat.