Selain itu, penguatan sektor pertanahan juga terus dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Nasional. Program ini mencakup penataan aset daerah serta percepatan sertifikasi tanah masyarakat, termasuk bagi penerima bantuan perumahan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Kami mendorong percepatan sertifikasi tanah agar masyarakat memiliki kepastian hukum dan dapat memanfaatkan lahannya secara lebih produktif,” katanya.
Dukungan terhadap pembangunan juga datang dari para tokoh adat yang berperan aktif menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.