Selain itu, aspek tata kelola dan kepastian hukum yang tengah diperkuat pemerintah juga membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Program sertifikasi tanah, penataan aset, serta penguatan hak-hak masyarakat adat merupakan langkah penting dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Kepala Kantor Wilayah BPN Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menilai bahwa stabilitas sosial menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa hambatan yang berarti. Ia berpandangan bahwa kepastian hukum yang kuat akan memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Dalam era digital yang semakin berkembang, masyarakat dihadapkan pada arus informasi yang begitu cepat dan masif. Kondisi ini menuntut adanya kemampuan literasi yang baik agar masyarakat dapat memilah informasi secara bijak. Konten yang bersifat provokatif seperti film “Pesta Babi” harus disikapi dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan stabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan Papua merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penolakan terhadap konten provokatif bukanlah bentuk pembatasan, melainkan upaya menjaga kepentingan yang lebih besar, yaitu terciptanya kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Dengan menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan, serta mendukung kebijakan pemerintah, Papua memiliki peluang besar untuk terus berkembang menjadi wilayah yang maju, damai, dan sejahtera.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua