Selain keluarga, institusi pendidikan juga dituntut untuk beradaptasi dengan realitas baru. Sekolah tidak dapat lagi bersikap netral terhadap isu digital, melainkan harus aktif membekali anak dengan kemampuan memahami risiko, mengenali manipulasi, serta menjaga diri di ruang digital. Pendidikan literasi digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum, tidak hanya sebagai pengetahuan tambahan, tetapi sebagai kompetensi dasar yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, anak tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap lingkungan digitalnya.
Di sisi lain, keterlibatan platform digital sebagai aktor utama dalam ekosistem ini juga menjadi indikator penting keberhasilan governing the platforms. Kepatuhan platform global terhadap PP TUNAS menunjukkan bahwa otoritas negara memiliki daya tawar yang signifikan dalam mengatur ruang digital. Langkah salah satu platform besar seperti TikTok yang menonaktifkan ratusan ribu akun anak di bawah usia 16 tahun mencerminkan adanya keseriusan dalam menyesuaikan diri dengan regulasi nasional. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa platform digital tidak dapat lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, khususnya anak-anak.
Pada akhirnya, PP TUNAS merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap generasi masa depan. Regulasi ini bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan. Otoritas negara di ruang digital anak harus terus diperkuat melalui kebijakan yang adaptif, implementasi yang konsisten, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat interaksi, tetapi juga ruang tumbuh yang sehat bagi anak-anak Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
*Penulis adalah Pengamat Sosial