JAKARTA, WARTAALOR.COM – Kuasa hukum UD Tetap Jaya, Fransisco Bernando Bessi, kembali mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada sejumlah lembaga penegak hukum terkait dugaan ketidakadilan dalam proses hukum tata kelola dana desa di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga saat ini, laporan tersebut dinilai belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (29/3/2026), Fransisco mengatakan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi NTT, serta Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, menurutnya, proses penanganan laporan yang berkaitan dengan dugaan kriminalisasi terhadap kliennya, Maria Bernadeta Yuni selaku Direktris UD Tetap Jaya, masih berjalan lambat dan terkesan tidak jelas.
Fransisco menjelaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan proses hukum tata kelola dana desa di Kabupaten Alor yang dinilai tidak adil. Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dana desa, khususnya terhadap seorang kontraktor bernama Muklis yang disebut tidak pernah dipanggil ataupun diperiksa oleh penyidik.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum, khususnya oknum penyidik di Kejaksaan Negeri Alor. Ia berharap Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, serta Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dapat meluangkan waktu setelah libur Lebaran 2026 untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kinerja penyidik di Kejaksaan Negeri Alor.
