“Segala bentuk permintaan dana, hadiah, atau Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut bukan hanya melanggar etika, namun merupakan bibit tindak pidana korupsi,” ujar Budi.
Ia menambahkan bahwa tradisi saling memberi di hari raya tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat publik. Integritas aparatur negara harus tetap dijaga demi kepentingan masyarakat luas.
“Terlebih bertujuan mempengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” imbuhnya.
Budi juga menegaskan pentingnya peran seluruh elemen masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi. Ia mengajak PN dan ASN untuk menjadi teladan dengan menolak segala bentuk gratifikasi serta menjaga transparansi dalam setiap tindakan.