Menurut dia, peran yang dijalankan Wakil Panglima lebih pada fungsi koordinasi antara TNI dan instansi terkait agar proses pembangunan koperasi di berbagai daerah berjalan efektif dan tidak terhambat. Dalam tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas lembaga memang menjadi kunci keberhasilan program berskala nasional, terlebih yang menyasar ribuan desa.
Ia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni bertujuan mendukung penguatan ekonomi nasional. Dalam perspektif OMSP, membantu tugas pemerintah daerah dalam program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari kontribusi TNI di luar tugas tempur.
Framing tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang mengajak masyarakat mendukung dan menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih serta Makan Bergizi Gratis (MBG). Usai melakukan serap aspirasi di tiga lokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Misbakhun menyampaikan bahwa koperasi desa diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menilai, di tengah tekanan dinamika global dan geopolitik internasional, pemerintah perlu memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa. Melalui koperasi, kebutuhan pokok, sarana produksi pertanian, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berputar di wilayah sendiri. Jika ekonomi desa bergerak, pertumbuhan nasional diyakini ikut terdorong.
Pandangan tersebut mempertegas bahwa program KDMP bukan sekadar proyek administratif, melainkan strategi struktural membangun ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah keterlibatan TNI dipahami sebagai faktor pendukung stabilitas dan efektivitas implementasi, bukan sebagai bentuk intervensi politik.